Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Berbasis PKS (Pengetahuan - Keterampilan - Sikap) dalam Upaya Pencegahan Stunting di Desa

Najamuddin. A

Pencegahan stunting merupakan salah satu isu strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Pendamping Desa memiliki peran penting sebagai fasilitator, penggerak, dan penghubung antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di tingkat desa. Untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, diperlukan peningkatan kapasitas TPP yang berkelanjutan, khususnya dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

Peningkatan kapasitas TPP dalam pencegahan stunting dilaksanakan dengan pendekatan PSK (Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan) sebagai kerangka utama. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman konsep, tetapi juga oleh sikap pendamping dalam berinteraksi dengan masyarakat serta keterampilan teknis dalam memfasilitasi dan mengawal program pencegahan stunting di desa.

Pada aspek "pengetahuan", peningkatan kapasitas diarahkan untuk memperkuat pemahaman TPP mengenai konsep stunting, faktor penyebab, dampak jangka panjang, serta strategi pencegahan yang terintegrasi. TPP dibekali pemahaman tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, sanitasi dan akses air bersih, serta peran layanan kesehatan dan posyandu dalam pencegahan stunting. Selain itu, TPP juga diperkuat pemahamannya terkait kebijakan dan regulasi pencegahan stunting, termasuk integrasi program stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.

Selain penguatan pengetahuan, aspek "sikap" menjadi indikator penting dalam peningkatan kapasitas TPP pada isu pencegahan stunting. Pendamping desa diharapkan memiliki sikap peduli, empatik, dan responsif terhadap permasalahan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya yang menyangkut ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sikap proaktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan menjadi nilai yang terus diperkuat agar TPP mampu membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pencegahan stunting. Dengan sikap yang positif dan humanis, TPP dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting sejak dini.

Sementara itu, peningkatan "keterampilan" difokuskan pada kemampuan praktis TPP dalam mendukung implementasi program pencegahan stunting di desa. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan memfasilitasi koordinasi lintas sektor, mendampingi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan pencegahan stunting, serta mengawal pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif stunting. TPP juga dilatih untuk memiliki keterampilan komunikasi dan edukasi masyarakat, termasuk dalam mendampingi kader posyandu, kelompok PKK, dan masyarakat sasaran agar pesan-pesan pencegahan stunting dapat dipahami dan diterapkan secara berkelanjutan.

Penerapan pendekatan PSK dalam peningkatan kapasitas TPP memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendampingan desa dalam pencegahan stunting. TPP tidak hanya mampu menjelaskan konsep dan kebijakan stunting secara komprehensif, tetapi juga menunjukkan sikap kepedulian yang tinggi serta keterampilan teknis dalam mengawal program di lapangan. Hal ini mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan desa yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas TPP berbasis PSK dalam pencegahan stunting merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa pendamping desa memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung agenda pembangunan kesehatan masyarakat desa. Dengan pengetahuan yang kuat, sikap yang peduli dan profesional, serta keterampilan yang aplikatif, TPP diharapkan mampu berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan desa yang sehat, bebas stunting, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Peningkatan Kapasitas : Persiapan hingga Pelaksanaan

Najamuddin. A

Peningkatan kapasitas merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan individu, kelompok, maupun kelembagaan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan. Agar kegiatan peningkatan kapasitas berjalan optimal dan tepat sasaran, diperlukan tahapan yang sistematis mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Berikut uraian tahapan peningkatan kapasitas secara terstruktur.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan (need assessment) untuk mengetahui kondisi awal, permasalahan, serta potensi yang dimiliki oleh sasaran kegiatan. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara, maupun kajian dokumen.

Selain itu, pada tahap persiapan juga dilakukan penentuan tujuan dan sasaran kegiatan, penyusunan rencana kerja, penentuan materi peningkatan kapasitas, serta penjadwalan kegiatan. Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait menjadi bagian penting untuk memastikan dukungan dan keterlibatan semua pihak yang berperan dalam kegiatan.

2. Tahap Perencanaan Teknis

Setelah kebutuhan dan tujuan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah perencanaan teknis. Tahap ini meliputi penyusunan desain kegiatan peningkatan kapasitas secara lebih rinci, termasuk metode pelaksanaan (pelatihan, pendampingan, lokakarya, atau praktik langsung), penyusunan modul atau bahan ajar, serta penentuan narasumber atau fasilitator.

Pada tahap ini juga dilakukan pengaturan aspek administrasi dan logistik, seperti penyediaan tempat, sarana prasarana, serta kelengkapan administrasi pendukung. Perencanaan teknis yang matang akan meminimalkan kendala saat pelaksanaan kegiatan.

3. Tahap Sosialisasi dan Koordinasi

Sebelum kegiatan dilaksanakan, diperlukan tahap sosialisasi kepada peserta dan pihak terkait. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai maksud, tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan peningkatan kapasitas. Dengan adanya sosialisasi, peserta diharapkan memiliki kesiapan dan komitmen untuk mengikuti kegiatan secara aktif.

Koordinasi lintas pihak juga diperkuat pada tahap ini, guna menyelaraskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

4. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari proses peningkatan kapasitas. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan metode yang telah disusun, baik dalam bentuk pelatihan kelas, diskusi partisipatif, simulasi, praktik lapangan, maupun pendampingan langsung. Pada tahap ini, peserta didorong untuk terlibat aktif agar terjadi proses pembelajaran yang efektif dan aplikatif. (Pada tahap ini juga dijelaskan secara detail alur pelaksanaan peningkatan kapasitas dari tujuan pelaksanaan pelatihan sampai dengan output yang akan dicapai di akhir pelatihan)

Fasilitator atau narasumber berperan dalam menyampaikan materi, memandu diskusi, serta memberikan contoh dan solusi atas permasalahan yang dihadapi peserta. Pendekatan partisipatif sangat penting agar peningkatan kapasitas tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan dan pemahaman praktis.

5. Tahap Monitoring dan Evaluasi Awal

Selama dan setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi awal untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, sementara evaluasi bertujuan untuk mengukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan kegiatan peningkatan kapasitas selanjutnya serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

Penutup

Tahapan peningkatan kapasitas dari persiapan hingga pelaksanaan merupakan rangkaian proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta pelaksanaan yang partisipatif menjadi kunci keberhasilan peningkatan kapasitas. Dengan tahapan yang sistematis, diharapkan kegiatan peningkatan kapasitas mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi individu maupun kelembagaan sasaran.

Peran Strategis TPP dalam Pendampingan Masyarakat Desa: Dari Perencanaan hingga Terwujudnya Hasil Pembangunan

Oleh : Najamuddin A

Pendampingan masyarakat desa merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) — yang terdiri dari Koordinator Nasional, Tenaga Ahli Utama dan Madya di Pusat, Koordinator Provinsi dan Tenaga Ahli Madya di tingkat Provinsi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) di Kabupaten, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) — menjalankan tugas mulai dari membantu proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Artikel ini menguraikan bagaimana pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

• Pendampingan Tahap Perencanaan Desa

Perencanaan merupakan fondasi utama pembangunan desa. Pada tahap ini, TPP berperan dalam:

• Penggalian gagasan dan kebutuhan masyarakat

TPP memfasilitasi musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk menggali aspirasi masyarakat. Proses ini memastikan bahwa setiap kelompok—perempuan, pemuda, petani, nelayan, kelompok rentan—mendapat ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan ide pembangunan.

• Penyusunan dokumen perencanaan desa

Pendamping mendampingi pemerintah desa dalam menyusun dokumen penting seperti:

• RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
• RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
• DU-RKPDes (Daftar Usulan - Rencana Kerja Pemerintah Desa)
• R - APBDes (Rancangan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
• APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Pendamping memastikan dokumen tersebut:

• Berbasis data desa
• Mencakup prioritas nasional seperti stunting, BUMDes, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat
• Sesuai regulasi dan dapat dilaksanakan

• Penguatan kapasitas kelembagaan desa

TPP membantu BPD, KPMD, dan pemerintah desa memahami peran masing-masing dalam proses perencanaan agar kerjanya selaras dan tidak tumpang tindih.

• Pendampingan Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Setelah rencana disusun, pendampingan berlanjut pada pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa.

• Pendampingan pada kegiatan pembangunan fisik

TPP memastikan kegiatan pembangunan desa dilakukan secara:

• Transparan
• Berbasis swakelola
• Mengutamakan tenaga kerja lokal
• Sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas

Contoh: pembangunan jalan desa, sarana air bersih, posyandu, hingga fasilitas ekonomi desa.

• Pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi desa

TPP mendorong pembentukan dan penguatan kelompok:

• BUMDes
• Kelompok usaha masyarakat
• Kelompok perempuan
• Kelompok tani/nelayan
• Kelompok pemuda desa

Pendamping memberikan asistensi dalam penyusunan AD/ART, manajemen usaha, laporan keuangan, hingga inovasi bisnis desa.

• Pelaksanaan program prioritas nasional

Pendamping terlibat dalam:

• Pencegahan dan penanganan stunting
• Ketahanan pangan desa
• Pengembangan SDGs Desa
• Penanganan masalah dan pengaduan masyarakat

TPP memastikan pemerintah desa mampu melaksanakan program tersebut dengan tepat sasaran dan berkelanjutan.

• Pendampingan tata kelola keuangan desa

TPP memandu aparat desa dalam:

• Penyusunan SPJ
• Penataan dokumen kegiatan
• Pemenuhan standar akuntabilitas
• Penyelarasan dengan sistem keuangan desa

• Pendampingan Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini merupakan fase penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.

• Monitoring kegiatan pembangunan

TPP turut serta melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan:

• Sesuai anggaran dan jadwal
• Tidak menyimpang dari rencana
• Melibatkan masyarakat secara aktif

• Evaluasi capaian dan dampak program

Pendamping membantu pemerintah desa menilai:

• Apakah output kegiatan sesuai rencana
• Apakah kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat
• Faktor penghambat dan perbaikan ke depan

• Penyusunan laporan kegiatan desa

TPP membimbing desa dalam menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagai dokumen pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah.

• Hasil Pendampingan: Output dan Dampak bagi Desa

Pendampingan yang dilakukan TPP dari perencanaan hingga evaluasi menghasilkan berbagai capaian nyata di desa, antara lain:

• Dokumen perencanaan yang berkualitas

Desa memiliki RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang lengkap, akurat, dan dapat dilaksanakan.

• Infrastruktur desa yang lebih baik

Kegiatan pembangunan fisik terlaksana sesuai standar, bermanfaat, dan mendukung mobilitas serta ekonomi masyarakat.

• BUMDes lebih mandiri

Dengan pendampingan teknis dan administrasi, banyak BUMDes mampu:

• Menjalankan unit usaha produktif
• Menyusun laporan keuangan secara baik
• Memberikan kontribusi bagi PADes

• Turunnya angka stunting dan meningkatnya layanan sosial

Melalui intervensi perencanaan dan edukasi masyarakat, desa lebih terarah dalam penanganan stunting dan pelayanan kesehatan.

• Tata kelola keuangan desa lebih transparan

Desa terdorong untuk melakukan pertanggungjawaban yang jelas, rapi, dan akuntabel.

• Meningkatnya partisipasi masyarakat

Musyawarah desa menjadi sarana yang lebih hidup, inklusif, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

• Penutup

Pendampingan masyarakat desa oleh Tenaga Pendamping Profesional merupakan proses panjang dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Keberadaan TPP sangat membantu desa meningkatkan kapasitas, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memastikan pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pendamping, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, sehat secara administrasi, dan berkelanjutan. (Jejak Pemberdayaan)

Rembuk Stunting Berbasis Data Lima Kelompok Sasaran

Rembuk stunting merupakan forum pengambilan keputusan di tingkat desa yang bertujuan memastikan percepatan penurunan stunting dilakukan secara terstruktur, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Agar intervensi lebih tepat sasaran, proses rembuk stunting mengacu pada data lima kelompok sasaran utama, yaitu Remaja Putri, Calon Pengantin, Ibu Hamil & Ibu Nifas, Anak Usia 0–59 Bulan, serta Keluarga Sasaran & Keluarga Rentan.

• Persiapan Data dan Identifikasi Masalah

Tahap awal dimulai dengan pengumpulan dan verifikasi data oleh pemerintah desa bersama tenaga kesehatan, kader, dan pendamping desa. Data yang dihimpun meliputi:

• Remaja Putri: prevalensi
  anemia, status gizi, cakupan tablet tambah darah (TTD).
• Calon Pengantin (Catin): pemeriksaan pranikah, status kesehatan reproduksi, konseling gizi dan kesiapan kehamilan.
• Ibu Hamil & Ibu Nifas: pemeriksaan ANC/PNC, konsumsi tablet Fe, risiko kehamilan, kondisi nifas, ASI eksklusif.
• Anak 0–59 Bulan: hasil penimbangan dan pengukuran, status gizi, imunisasi, riwayat penyakit.
• Keluarga Sasaran & Rentan: kondisi sanitasi, akses air bersih, kepemilikan jamban, ketahanan pangan, kondisi ekonomi.

Data tersebut kemudian dipetakan untuk mengetahui desa/RT rawan stunting, kelompok sasaran berisiko, serta layanan yang belum optimal.

• Analisis Situasi dan Penentuan Prioritas

Pemerintah desa bersama TPPS Desa, puskesmas, dan perangkat terkait melakukan analisis sederhana:

• Mengidentifikasi akar masalah tiap kelompok sasaran.
• Menilai ketersediaan layanan dasar (kesehatan, gizi, sanitasi).
• Menentukan gap layanan yang membutuhkan intervensi tambahan.

Hasil analisis ini menjadi dasar penetapan prioritas intervensi yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap penurunan stunting.

• Pelaksanaan Rembuk Stunting

Rembuk stunting diselenggarakan melalui forum musyawarah desa khusus yang melibatkan pemerintah desa, BPD, puskesmas, kader, pendamping desa, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan unsur masyarakat lainnya. Proses musyawarah meliputi:

• Penyampaian data lima kelompok sasaran.
• Paparan masalah spesifik desa.
• Diskusi alternatif solusi.
• Penentuan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang akan dibiayai melalui APBDes, dana bantuan, atau kemitraan pihak lain.

Pada tahap ini, seluruh keputusan harus berbasis data dan sesuai kebutuhan sasaran.

• Penetapan Rencana Intervensi dan Penganggaran

Hasil rembuk stunting diputuskan dalam bentuk rencana kegiatan yang memuat:

• Program intervensi untuk masing-masing kelompok sasaran.
• Penanggung jawab dan mitra pelaksana.
• Kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan.
• Jadwal pelaksanaan dan indikator capaian.

  Rencana ini kemudian diintegrasikan ke dalam RKP Desa dan APBDes tahun berjalan.

• Pelaksanaan Layanan dan Pemenuhan Intervensi

Setelah ditetapkan, pemerintah desa dan mitra melaksanakan intervensi, antara lain:

• Untuk Remaja Putri: pemberian TTD, edukasi gizi, pemantauan kesehatan reproduksi.
• Untuk Calon Pengantin: konseling pranikah, skrining kesehatan, edukasi perencanaan kehamilan.
• Untuk Ibu Hamil/Nifas: ANC terpadu, pemenuhan suplementasi, pendampingan persalinan aman, edukasi ASI.
• Untuk Anak 0–59 Bulan: pemantauan tumbuh kembang, imunisasi lengkap, pemberian makanan bergizi, penanganan balita bermasalah gizi.
• Untuk Keluarga Sasaran/Rentan: perbaikan sanitasi, dukungan ekonomi keluarga, edukasi PHBS, pemenuhan layanan dasar.

• Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dilakukan secara berkala oleh TPPS Desa bersama puskesmas dan kader:

• Memastikan sasaran menerima layanan.
• Meninjau perubahan status gizi dan kesehatan.
• Mencatat capaian, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut.

Hasil monitoring menjadi dasar evaluasi tahunan dan pertimbangan dalam perencanaan desa berikutnya.

• Penguatan Koordinasi dan Komitmen

Keberhasilan rembuk stunting ditentukan oleh komitmen lintas sektor. Pemerintah desa memperkuat:

• Koordinasi TPPS Desa.
• Kolaborasi dengan puskesmas, PKK, pendamping desa, dan lembaga masyarakat.
• Kampanye perubahan perilaku dan edukasi gizi keluarga.

Mendorong Kemandirian Desa: SKB Enam Institusi untuk Gerai Pergudangan Koperasi Merah Putih

 Pada 9 Oktober 2025, pemerintah secara resmi menandatangani sebuah Keputusan Bersama Empat Menteri dan Dua Lembaga Nomor 1/SKB/M.KOP/2025 dkk. (SKB) tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (selanjutnya: KopDes MP). SKB ini melibatkan:

• Kementerian Koperasi dan UKM
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
• Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

SKB ini merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia. 

Latar Belakang: Menguatkan Ekonomi Desa

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan ekonomi nasional tak bisa hanya bergantung pada kota, tetapi harus mulai dari desa agar tercapai pemerataan dan kemandirian. SKB memuat bahwa pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan bagi KopDes MP adalah instrumen strategis untuk mencapai Asta Cita kedua (kemandirian bangsa) dan keenam (pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi) dalam pandangan nasional.

Dengan lebih dari 80.000 koperasi desa/kelurahan yang telah terbentuk, pemerintah melihat bahwa membangun fisik—gerai, gudang, kelengkapan operasional—merupakan tahap penting agar koperasi tersebut bisa berfungsi sebagai jaringan ekonomi rakyat, meningkatkan produksi lokal, distribusi, pemasaran dan mendukung sumber pendapatan desa.

Peran Khusus Kemendes PDT dalam SKB

Dalam SKB disebutkan secara eksplisit bahwa tugas ke-empat (untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) mencakup tiga poin utama:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KopDes MP.
2. Mendorong optimalisasi pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui imbal jasa minimal 20 % dari Sisa Hasil Usaha (SHU) KopDes MP yang dialokasikan untuk pembangunan desa.
3. Mendorong optimalisasi penggunaan gerai, pergudangan dan kelengkapan yang diadakan dari Dana Desa sebagai aset desa untuk operasionalisasi KopDes MP.

Kita uraikan satu-per-satu,...

• Kebijakan penggunaan Dana Desa

Kemendes PDT diberi mandat untuk mengatur bagaimana Dana Desa dialokasikan agar bisa dipakai untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi. Hal ini penting karena Dana Desa selama ini digunakan untuk berbagai pos pengembangan desa—dengan SKB ini, salah satu fungsinya diarahkan untuk mendukung infrastruktur ekonomi koperasi desa.

Artinya: desa-desa perlu menyusun perencanaan penggunaan Dana Desa yang memperhitungkan pembangunan gerai/gudang kopdes sebagai bagian dari investasi jangka panjang dan aset desa.

•  Imbal jasa minimal 20 % dari SHU

SHU merupakan kelebihan usaha koperasi yang kemudian bisa dibagikan atau digunakan kembali. Dalam konteks KopDes MP, SKB menetapkan bahwa paling sedikit 20% dari SHU harus menjadi “imbal jasa” yang dialokasikan untuk pembangunan desa melalui APBDes. Ini memiliki beberapa implikasi:

• Koperasi harus dikelola tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi tetapi juga menyumbang bagi pembangunan desa.
• Desa mendapatkan aliran pendapatan dari koperasi yang “berbagi” minimal 20% SHU sebagai bagian dari rekayasa ekonomi desa.
• Perencanaan koperasi dan aset gerai/gudang menjadi bagian dari tata kelola desa yang lebih besar.

• Optimalisasi penggunaan aset gerai/gudang

Ketiga, SKB juga menekankan bahwa gerai, pergudangan dan kelengkapan yang dibangun melalui Dana Desa menjadi aset desa dan harus dioptimalkan untuk operasionalisasi KopDes MP.

Artinya: bukan hanya membangun fisik, tapi memastikan gerai/gudang tersebut aktif digunakan—untuk produksi, penyimpanan, distribusi, bahkan pemasaran produk desa. Desa dan koperasi harus memiliki mekanisme operasional agar aset itu tak menjadi “monumen” timer tetapi benar-benar mendukung aktivitas ekonomi.

Dampak dan Tantangan

Dengan SKB ini, potensi dampak positif sangat besar:

• Meningkatkan kapasitas ekonomi desa melalui koperasi yang punya fasilitas fisik (gerai/gudang).
• Memperkuat pemasaran produk desa dan jaringan distribusi lokal yang lebih modern.
• Menumbuhkan aliran pendapatan baru bagi desa lewat imbal jasa dari koperasi.
• Mendorong sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintahan desa dalam satu kerangka kerja.

Namun, ada tantangan yang perlu diantisipasi:

• Desa-desa harus siap melakukan perencanaan penggunaan Dana Desa yang tepat dan memadai untuk gerai/gudang tanpa mengganggu layanan dasar.
• Koperasi Desa/Kelurahan harus dikelola profesional agar mampu menghasilkan SHU dan memenuhi kewajiban imbal jasa 20%.
• Aset fisik gerai/gudang harus dipakai dan dipelihara dengan baik agar tak menjadi beban.
• Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan tingkat pemerintahan (provinsi, kabupaten, desa) harus efektif agar regulasi, dana, dan implementasi berjalan lancar.

Kisah di Lapangan: Titik Awal

Sebagai gambaran, beberapa kabupaten telah memulai pembangunan fisik secara serentak. Misalnya, di salah satu daerah disebutkan bahwa “800 gerai, pergudangan dan kelengkapan KopDes Merah Putih secara serentak sudah dimulai”.Sementara salah satu instansi mencatat bahwa pembangunan fisik gerai dan gudang akan mulai Oktober hingga November 2025 sehingga bisa dipastikan tahun 2026 menjadi awal perjalanan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia, semoga memberikan manfaat yang luar biasa untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Ini menunjukkan bahwa SKB bukan hanya “kertas” tetapi mulai berproses ke tahap aksi. Perlintasan dari kebijakan ke pelaksanaan menjadi sangat penting.

Penutup

SKB Empat Menteri dan Dua Lembaga ini menandai fase baru dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi. Dalam kerangka itu, peran Kemendes PDT sangat strategis—mulai dari pengaturan kebijakan Dana Desa, pengaturan imbal jasa SHU, hingga memastikan aset gerai/gudang benar-benar menjadi motor ekonomi desa.

Bagi desa-desa di seluruh Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menguatkan peran koperasi sebagai pilar ekonomi lokal dan sekaligus memperkuat pendapatan desa. Tantangannya besar, tetapi peluangnya juga nyata. Dengan kolaborasi yang baik — antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat desa — kerangka SKB bisa terwujud dalam manfaat yang nyata di lapangan. 

Bagaimana dengan Peraturan Menteri Desa PDT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2026, kita tunggu kebijakannya (Najamuddin A)

#Desa #KDMP